memuat…
Menko Polhukam Mahfud MD menanggapi permintaan pengusaha Jusuf Hamka terkait utang pemerintah kepada perusahaannya melalui video yang diunggah di akun Instagram miliknya, Minggu (11/6/2023). FOTO INSTAGRAM / LAYAR SELATAN
JAKARTA – Pengusaha Jusuf Hamka menagih utang pemerintah kepada perusahaannya, PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP) Tbk, sebesar Rp 179 miliar. Ia pun meminta Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD memberikan bantuan untuk pembayaran tagihan utang pemerintah.
Menanggapi permintaan tersebut, Mahfud MD menjelaskan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menugaskan dirinya untuk mengoordinasikan pembayaran utang pemerintah kepada pihak swasta atau warga negara yang memiliki kewenangan hukum tetap berdasarkan putusan pengadilan. Perintah presiden tersebut secara resmi disampaikan dalam rapat internal pada 23 Mei 2022, yang kemudian disusul dengan Keputusan Menko Polhukam Nomor 63 Tahun 2022 tanggal 30 Juni 2022 yang berisi tentang pemeriksaan ulang dan penetapan pembayaran. ke pesta. yang berutang uang kepada pemerintah.
“Kami juga telah memutuskan bahwa pemerintah harus membayar dan tim yang kami bentuk dengan Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian dan lainnya, termasuk Menteri Hukum dan HAM, telah memutuskan untuk membayar dan berdasarkan keputusan kami. lapor,” ujar Mahfud MD dikutip dari keterangan dalam video yang diunggah akun Instagramnya, Minggu (11/6/2023).
Tak hanya sekali, Presiden Jokowi memerintahkan pembayaran utang pemerintah kepada swasta atau rakyat. Menurut Mahfud, pernyataan itu kembali diucapkan Presiden dalam rapat internal kabinet.
“Presiden mengatakan selama ini kalau rakyat atau swasta punya utang, kita akan menagihnya secara disiplin, tapi kita juga harus konsisten kalau ada utang yang juga harus kita bayar. pesanan,” katanya.
Mahfud membuka kemungkinan utang pemerintah kepada Jusuf Hamka. Jika ada, maka utang tersebut ditagih langsung ke Kementerian Keuangan dan perlu dijelaskan.
“Karena itu merupakan kewajiban hukum negara dan/atau pemerintah terhadap rakyatnya dan kepada pihak swasta yang berbisnis secara legal dan bertransaksi secara legal pula,” ujarnya.
Mahfud meminta Jusuf Hamka segera menagih utang tersebut dari Kementerian Keuangan. Jika Anda membutuhkan bantuan teknis, seperti memo atau surat-surat yang diperlukan, Mahfud MD siap memberikan bantuan.