Memuat…
Gubernur Papua Lukas Enembe menjalani perawatan sementara di Rumah Sakit Militer Gatot Soebroto, Jakarta Pusat. Foto/SINDOnews Dok
JAKARTA – Usai melakukan penangkapan paksa, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan kesehatan Gubernur Papua Lukas Enembe (LE) di Rumah Sakit Militer Gatot Soebroto, Jakarta Pusat.
Pemeriksaan kesehatan Lukas Enembe menjadi sorotan publik. Pasalnya, tersangka korupsi tidak pernah diperiksa di rumah sakit kelas presiden. Baca juga: Ketua KPK: Lukas Enembe Menjalani Perawatan Sementara di RSPAD
Kepala Bidang Pelaporan KPK Ali Fikri mengatakan pemeriksaan kesehatan terhadap tersangka merupakan prosedur hukum yang menganut prinsip kemanusiaan dan pemeriksaan pertama akan dilakukan di RSPAD.
Hal ini juga sebagai upaya pemenuhan hak tersangka terkait kesehatannya. “Tidak ada hubungannya dengan perbedaan. Tapi karena faktor kesehatan, tentu kami akan terus memperhatikannya,” kata Ali saat dikonfirmasi, Rabu (1/11/2023).
Saat ditanya mengapa pemeriksaan ini dilakukan di RSPAD Gatot Soebroto, dimana tidak pernah ada riwayat tersangka koruptor diperiksa di rumah sakit tersebut.
“Karena ada riwayat ujian sebelumnya. Dokter memeriksanya untuk mengetahui riwayat penyakit Lukas Enembe,” jelas Ali. Baca juga: Untuk MCU, Lukas Enembe Tiba di Rumah Sakit Militer Gatot Soebroto
Sebelumnya, Lukas dibawa ke Jakarta setelah ditangkap KPK dan aparat kepolisian di Jayapura, Papua, siang tadi. Lukas ditangkap saat sedang makan siang di sebuah restoran di Abepura, Jayapura.
KPK sendiri telah menetapkan Gubernur Papua Lukas Enembe (LE) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait proyek pembangunan infrastruktur. Lukas ditetapkan sebagai tersangka bersama bos PT Tabi Bangun Papua (PT TBP), Rijatono Lakka (RL).
KPK melarang Lukas bepergian ke luar negeri. Dia akan dilarang bepergian ke luar negeri selama enam bulan ke depan mulai 7 September 2022 hingga 7 Maret 2023.
Tak hanya itu, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) juga memblokir rekening Lukas Enembe dan pihak terkait. Pembatasan dilakukan karena PPATK menemukan adanya transaksi keuangan yang ganjil atau mencurigakan.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, PPATK menemukan transaksi keuangan Luke mengalir ke rumah judi alias casino di luar negeri. PPATK menyebut jumlahnya hampir setengah triliun. KPK sedang mempelajari temuan PPATK tersebut.
(jamak)