Memuat…
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengaku telah menyampaikan masukan kepada Presiden Jokowi terkait perombakan kabinet. Foto/dokumen. SINDOnews
JAKARTA – Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan soal reshuffle atau perombakan kabinet adalah kekuasaan penuh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Adapun kapan akan dilaksanakan, PDIP akan menyerahkan hal tersebut kepada presiden.
“Kalau reshuffle hanya bisa dilakukan atas kehendak Presiden dan itu kewenangan Presiden,” kata Hasto, Sabtu (28/1/2023) di Bandung, Jawa Barat.
Dikatakannya, PDIP sebagai pihak yang mendukung pemerintah memang telah memberikan berbagai masukan. Namun, PDIP belum bisa membeberkan nama tersebut karena berkaitan dengan masa depan seseorang.
“Memang benar kami sebagai pihak memberi masukan, tapi terkait nama ada aspek teknis, ini mengkhawatirkan masa depan seseorang. Kami mohon maaf belum bisa menyampaikannya,” ujarnya.
Baca juga: Pengamat: Reshuffle karena Anies Baswedan justru membantu Nasdem
Sementara itu, saat ditanya apakah ada momentum pada 1 Februari yang bertepatan dengan Rabu Pon saat akan dilakukan perombakan kabinet, Hasto lantas angkat bicara tentang momentum pimpinan yang mengambil momentum.
“Ya Rabu Pon, berbagai momen Rabu Pon seringkali mengandung sesuatu yang istimewa dalam hal munculnya kesadaran batin dalam mengambil keputusan strategis. Setiap orang memiliki prioritas itu,” ujarnya.
Hasto menuturkan, proklamasi Indonesia atas Soekarno atau Bung Karno juga memiliki prioritas dalam pengambilan kebijakan, yakni dengan melihat momentum 17 Agustus 1945 pada pembangunan Waduk Jati Luhur.
“Kemudian tentukan pola pembangunan alam semesta yang direncanakan, jumlah halamannya seperti itu, mewakili 17-8-45. Jadi itu prioritasnya, pemimpin biasanya memilih itu,” jelas Hasto.
“Jadi kita tunggu saja ada reshuffle atau tidak (Rabu Pon), kita tunggu saja keputusan presiden,” pungkas Hasto.
Isu reshuffle kembali mencuat setelah Nasdem yang merupakan koalisi partai politik pemerintah menyatakan Anies Baswedan sebagai capres 2024. Sikap Nasdem dinilai tidak etis dan membuat marah partai politik koalisi lainnya termasuk PDI Perjuangan.
Reshuffle mendapat momentum setelah Jokowi secara terbuka menyatakan hal itu mungkin terjadi dan meminta publik menunggu. Isu reshuffle ini juga diduga menjadi topik pembicaraan antara Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Presiden Jokowi di Istana Negara, kemarin.
(uh)