liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
bosswin168
bosswin168 login
bosswin168 login
bosswin168 rtp
bosswin168 login
bosswin168 link alternatif
boswin168
bocoran rtp bosswin168
bocoran rtp bosswin168
slot online bosswin168
slot bosswin168
bosswin168 slot online
bosswin168
bosswin168 slot viral online
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
lotus138
bosswin168
bosswin168
maxwin138
master38
master38
master38
mabar69
mabar69
mabar69
mabar69
master38
ronin86
ronin86
ronin86
cocol77
cocol77
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86
cocol77
ronin86
cocol77
cocol77
cocol77
maxwin138
MASTER38 MASTER38 MASTER38 MASTER38 BOSSWIN168 BOSSWIN168 BOSSWIN168 BOSSWIN168 BOSSWIN168 COCOL88 COCOL88 COCOL88 COCOL88 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MAHJONG69 MAHJONG69 MAHJONG69 MAHJONG69 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 ZONA69 ZONA69 ZONA69 NOBAR69 ROYAL38 ROYAL38 ROYAL38 ROYAL38 ROYAL38 ROYAL38 ROYAL38 ROYAL38
SLOT GACOR HARI INI SLOT GACOR HARI INI
BOSSWIN168 BOSSWIN168
BARON69
COCOL88
MAX69 MAX69 MAX69
COCOL88 COCOL88 BARON69 RONIN86 DINASTI168
Wapres Tegaskan Putusan PN Jakpus Tak Gangggu Persiapan Pemilu 2024

Wapres Tegaskan Putusan PN Jakpus Tak Gangggu Persiapan Pemilu 2024

memuat…

Wakil Presiden (Wakil Presiden) Ma’ruf Amin menegaskan tahapan pelaksanaan Pemilu 2024 tetap berjalan meski Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan gugatan Partai Prima. Foto/MPI

JAKARTA – Wakil Presiden (Wakil Presiden) Ma’ruf Amin menekankan pada tahap implementasi pemilu 2024 berlanjut meski Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) mengabulkan gugatan Parti Rakyat Adil Makmur (Prima).

“Persiapan (pemilu) tentu jalan terus, semuanya jalan terus. Ini keputusan baru, yang belum pasti keputusan itu mendapat legitimasi,” kata Wapres kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (3/3/2023).

Padahal, Wakil Presiden menegaskan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat belum mendapatkan legitimasi. “Ini hanya keputusan yang belum tentu sah,” katanya.

Selain itu, kata Wapres, pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD telah bereaksi terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut. Mahfud mengatakan, logikanya, pengadilan negeri tidak berwenang memutuskan penundaan tahapan pilkada.

“Apakah PN memiliki kewenangan untuk menentukan penundaan pilkada? Ini sedang dikaji, saya kira Menko Polhukam sudah memberikan reaksi, saya kira nanti KPU akan melakukan banding, jadi kita harus menunggu,” ujarnya.

Sebelumnya, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan gugatan Parti Prima terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dengan keputusan itu, KPU diminta menunda pilkada hingga 2025. Parti Prima menggugat KPU karena merasa dirugikan karena dinyatakan calon tidak memenuhi persyaratan (TMS).

“Menerima gugatan Penggugat secara keseluruhan,” tulis putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dikutip, Kamis (2/3/2023).

Berikut isi lengkap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut:

Dalam Pengecualian

– Menolak Eksepsi Tergugat atas Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Tidak Jelas (Obscuur Libel).